INFOLHOKSEUMAWE.com — Islamic Relief Indonesia memacu pengentasan kemiskinan di Kota Lhokseumawe melalui program House and Livelihood Support for the Poorest (HELIOST). Lembaga tersebut memaparkan konsep “Gampong Bahagia 2045” dalam pertemuan pemangku kepentingan di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut menghimpun sinergi Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe, Baitul Mal Kota, Kementerian Agama (Kemenag), serta unsur TNI dan Polri. Para pihak menyatukan visi untuk membangun model penanganan kemiskinan terpadu dan berkelanjutan.
Islamic Relief Indonesia menerapkan pendekatan multidimensi yang menyasar perbaikan rumah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan keluarga secara utuh. Langkah ini bertujuan mendorong kemandirian masyarakat, bukan sekadar memberikan bantuan sesaat.
Melalui program ini, penggagas menargetkan pengembangan 60 gampong bahagia dan pembangunan 60 rumah layak huni. Program tersebut juga memacu kepemilikan usaha produktif bagi keluarga sasaran.
Deputy 2 CEO Islamic Relief Indonesia, T. Candra Kirana, menekankan pentingnya intervensi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan keluarga.
“Kita tidak hanya ingin membangun rumah, tetapi membangun kehidupan. Rumah yang layak harus berjalan bersama dengan penghidupan yang layak. Karena itu, intervensi dalam program ini harus menyentuh keluarga secara utuh dan memberikan mereka peluang untuk tumbuh menjadi lebih mandiri,” ungkap Candra.
Candra menambahkan bahwa perubahan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi erat lintas sektor. Pihaknya merangkul pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan ini.
Dukungan Pemko dan Kementerian Agama
Pemerintah Kota Lhokseumawe menyambut positif inisiatif kolaboratif ini. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Abdul Hadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung program pemberdayaan berbasis desa tersebut.
“Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat mendukung setiap upaya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya melalui bantuan sesaat, melainkan melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas keluarga, penguatan ekonomi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Agama mendorong optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi. Pengelolaan dana umat harus berfokus pada dampak jangka panjang bagi penerima manfaat.
Direktur Jenderal Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., menggarisbawahi pentingnya kemandirian mustahik.
“Zakat harus kita lihat sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi. Kita tidak ingin masyarakat terus berada dalam posisi sebagai penerima bantuan. Yang kita bangun adalah proses transformasi, dari mustahik menjadi masyarakat yang berdaya dan pada waktunya mampu menjadi muzaki,” kata Prof. Waryono.
Sinergi Baitul Mal dan Partisipasi Publik
Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Dr. H. Damanhur Abbas, Lc., M.A., menilai program HELIOST sejalan dengan arah pengembangan zakat produktif. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas keluarga miskin melalui bantuan rumah dan modal usaha.
“Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana umat yang dihimpun benar-benar memberikan kemaslahatan. Kita ingin bantuan yang diberikan menjadi titik awal perubahan, bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan,” ujar Damanhur.
Guna menggerakkan partisipasi publik, konsep Gampong Bahagia 2045 turut memperkenalkan Gerakan Infak Dua Ribu Sehari (GIDAS). Program ini mengajak warga bergotong-royong mendanai kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah mereka.
Melalui sinergi ini, para pemangku kepentingan optimistis mampu mengubah status penerima manfaat menjadi penggerak kebaikan yang mandiri. Model pemberdayaan terukur ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. []
