Banda Aceh | InfoLhokseumawe.com — Pemerintah Kota Lhokseumawe mengusulkan penguatan regulasi lingkungan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Usulan itu disampaikan Penjabat Wali Kota Lhokseumawe, A Hanan SP MM, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Aceh, Ansari Muhammad di Banda Aceh, pada Kamis, 12 September 2024.
“Ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi berbagai pihak terkait penyusunan regulasi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Aceh,” kata Ansari dalam rapat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Lhokseumawe, A Hanan menyampaikan beberapa masukan terkait rancangan qanun TJSLP, salah satunya mengenai besaran anggaran TJSLP yang dialokasikan untuk kelestarian fungsi lingkungan hidup.
“Kami mengusulkan agar besaran anggaran TJSLP untuk kelestarian lingkungan hidup dapat lebih dikonkretkan dalam rancangan qanun ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan di Aceh benar-benar berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan,” kata Hanan.
Selain itu, Hanan juga menyorot adanya kekosongan kewenangan dalam pasal 15 terkait range (rentang) nilai investasi.
Ia mengusulkan agar rancangan qanun dapat lebih jelas mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Aceh dalam mengawasi pelaksanaan TJSLP, terutama untuk rentang nilai investasi di atas 10 miliar hingga di bawah 100 miliar rupiah.
Terkait cakupan program TJSLP, Hanan mengusulkan agar program-program yang bersifat infrastruktur, ruang publik, dan pelayanan publik yang berwawasan lingkungan dan ramah keluarga dapat dimasukkan dalam rancangan qanun. Menurutnya, hal ini sangat penting mengingat kapasitas fiskal kabupaten/kota yang relatif kecil.
“Dengan adanya intervensi melalui program TJSLP, diharapkan dapat mendukung terlaksananya program-program penanganan isu-isu strategis nasional di tingkat daerah,” tambahnya.
Hanan juga berharap dengan adanya qanun TJSLP yang komprehensif dan efektif, dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkar perusahaan tersebut beroperasi.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Reza Mahnur dan Plt Kepala BPKD M. Ridhwan, yang turut hadir mendampingi, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pembentukan regulasi yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat. []
